INFOKU, BLORA – Dampak besar terjadi di Blora setelah penonaktifan massal peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2026.
Sedang PBI dikenal
dimasyarakat luas yakni JPS gratis.
Puluhan ribu warga
mendadak berubah status kepesertaannya setelah pemerintah melakukan penyesuaian
data bantuan sosial nasional.
Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Chandra Tirtaka memastikan pihaknya turun tangan mengawal persoalan tersebut.
DPRD telah
berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait agar masyarakat terdampak segera
mendapatkan solusi.
“Kami sudah
berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan Blora.
Jangan sampai masyarakat kecil dirugikan karena perubahan sistem data,”
ujarnya.
Politikus Gerindra
itu menegaskan, pihaknya siap membawa persoalan tersebut hingga ke pemerintah
pusat.
Termasuk
menyampaikan aspirasi masyarakat ke Kementerian Sosial.
Menurut dia,
validasi data peserta PBI nonaktif harus segera dipercepat agar warga yang
benar-benar layak tetap memperoleh jaminan kesehatan.
“Kami ingin
masyarakat yang memang layak tetap mendapatkan layanan kesehatan. Jangan sampai
rakyat kecil menjadi korban,” tegasnya.
Baca juga : Percepat Pendataan Kemiskinan Berbasis Desa, Pemkab Blora Kerahkan 11.000 ASN
Penonaktifan
peserta PBI terjadi setelah pemerintah melakukan migrasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
(DTSEN).
Dalam sistem baru
itu, hanya masyarakat kategori desil 1 sampai desil 5 yang berhak menerima
bantuan iuran BPJS.
Penentuan desil
dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar klasifikasi tingkat kesejahteraan
penerima bantuan sosial.
Perubahan klasifikasi tersebut membuat sebagian warga kehilangan status kepesertaan PBI.
Data BPJS Kesehatan
per 1 Mei 2026 mencatat sebanyak 93.785 peserta PBI di Kabupaten Blora
berstatus nonaktif. Sedangkan peserta yang masih aktif mencapai 372.577 jiwa.
Sementara itu,
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati Nuzulul Hasan pada pers mengatakan cakupan
kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Blora saat ini telah mencapai
96,8 persen.
Namun, tingkat
keaktifan peserta masih berada di angka 68,8 persen.
“Artinya masih ada masyarakat yang belum aktif dalam kepesertaan BPJS Kesehatan,” katanya.
Dia menyebut,
berdasarkan data Februari 2026 terdapat sekitar 35 ribu peserta BPJS PBI di
Blora yang sempat dinonaktifkan. Sebagian di antaranya kini telah direaktivasi
kembali.
“Saat ini data per
April, penonaktifan PBI bertambah hingga 490 peserta,” ujarnya.
Baca juga : Sekolah-Puskesmas Tetap Dapat Prioritas Layanan Internet di Tengah Efisiensi
Nuzulul
menjelaskan, masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama penderita
penyakit kronis dan warga miskin, dapat mengajukan reaktivasi melalui
pemerintah desa, Dinas Sosial, hingga Kementerian Sosial sebelum akhirnya
diaktifkan kembali oleh BPJS Kesehatan.
“Sekarang prosesnya lebih cepat. Bahkan rata-rata bisa selesai dalam sehari karena sudah ada koordinasi lintas instansi,” jelasnya. (Endah/IST)


0 Comments
Post a Comment