Percepat Pendataan Kemiskinan Berbasis Desa, Pemkab Blora Kerahkan 11.000 ASN

INFOKU, BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan dengan memperkuat basis data dari desa. Bupati Blora Arief Rohman, menyatakan akan mengerahkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Blora untuk terlibat dalam pendataan sosial ekonomi masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan saat pencanangan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026 di Ruang Pertemuan Setda Blora, Selasa (21/4/2026).

“Di Blora ada sekitar 11.000 ASN. Nantinya akan kita formulasikan agar bisa terlibat dalam pendataan, sehingga data kemiskinan dan pengangguran benar-benar presisi dan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Bupati Arief.

Baca juga : IPAL Bermasalah, Wabup Instruksikan Operasional Dapur SPPG Bogowanti Berhenti Sementara

Dia menekankan pentingnya sinkronisasi antara data yang dihimpun pemerintah daerah dengan indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan keterlibatan ASN, diharapkan proses verifikasi dan validasi data menjadi lebih akurat dan berdampak langsung pada kebijakan.

Menurut Bupati Arief, desa harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

Oleh karena itu, seluruh perencanaan pembangunan diharapkan bertumpu pada data riil dari desa.

“Basis data semuanya dari desa. Nanti kita selaraskan, modul apa yang bisa diterapkan. Harapannya, seluruh desa di Blora dapat menerapkan Desa Cantik Statistik,” katanya.

Baca juga : Akhirnya Bupati Blora Pangkas Belanja Internet Seluruh Dinas dan Kecamatan

Selain itu, Pemkab Blora juga mendukung integrasi program Desa Cantik dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) Desa.

Pemerintah daerah berencana menyusun role model dari desa-desa yang telah didampingi sebagai percontohan untuk wilayah lain.

Sementara itu, Kepala BPS Blora Rukhedi, menegaskan pentingnya data desa dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

“Selama ini banyak lembaga mengambil data dari desa dengan berbagai aplikasi. Namun, kemampuan SDM desa belum tentu memadai untuk mengelolanya. Karena itu, perlu standarisasi dan penguatan kapasitas,” ujarnya.

Rukhedi menjelaskan, program Desa Cantik 2026 bertujuan meningkatkan literasi statistik masyarakat desa, menstandarkan pengelolaan data, serta mengoptimalkan pemanfaatan data agar program pembangunan lebih tepat sasaran.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk membentuk agen-agen statistik di tingkat desa.

Adapun tahapan pelaksanaan program dimulai dari pelatihan pembina pada Maret 2026, dilanjutkan pendataan lapangan pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Selanjutnya, penilaian Desa Cantik dilakukan pada Agustus hingga September 2026.

Tahun ini, terdapat tiga desa yang diusulkan sebagai Desa Cantik, yakni Desa Kapuan (Kecamatan Cepu), Desa Gayam (Kecamatan Bogorejo), dan Desa Bogowanti (Kecamatan Ngawen).

Bupati mengapresiasi inovasi Desa Cantik sebagai fondasi penting dalam pembangunan berbasis data. Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada tiga desa percontohan, tetapi dapat direplikasi di seluruh desa di Blora.

“Ke depan, saya ingin ada desa percontohan di setiap kecamatan. Ini nanti bisa disinergikan dengan program Kecamatan Berdaya dari provinsi,” ujarnya.

Di akhir acara, dilakukan penandatanganan serta penyerahan penghargaan dari Badan Pusat Statistik kepada tiga desa terpilih, yakni Desa Kapuan (Kecamatan Cepu), Desa Gayam (Kecamatan Bogorejo), dan Desa Bogowanti (Kecamatan Ngawen), sebagai bentuk apresiasi atas kesiapan dan komitmen dalam penguatan statistik desa.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPS, tren kemiskinan di Blora menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Baca juga : Ditengah Efisiensi Ternyata Anggaran Internet Pemkab Blora Tembus Rp 2,56 Miliar

Pada 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,49 persen, kemudian turun menjadi 11,42 persen pada 2024, dan kembali menurun menjadi 10,58 persen pada 2025.

Secara jumlah penduduk, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari sekitar 99,14 ribu jiwa pada 2024 menjadi 92,01 ribu jiwa pada 2025.

Penurunan ini menjadi indikator positif bagi upaya pengentasan kemiskinan yang terus diperkuat melalui kebijakan berbasis data. (Endah/KOM)