Rp 14,4 Miliar Dakel Dialokasikan untuk24 Kelurahan

INFOKU, BLORA – Bagi 24 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan, pada tahun ini Pemkab Blora mengalokasikan dana kelurahan (Dakel) sekitar Rp 14,4 miliar.

Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora Ahmad Nafik Udin menyatakan jika besaran Dankel tahun ini lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai sekitar Rp 17,2 miliar.

“Tahun ini rata-rata per kelurahan kisaran Rp 600 jutaan, namun nilainya bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing kelurahan,” terang Nafik.

Baca juga : Agenda Desa Terganggu, Dampak dari Bantuan Keuangan Kabupaten Blora Dikosongkan

Dia mengatakan, penggunaan Dakel tahun ini difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat.

“Fokusnya untuk sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Lanjutnya, Kabupaten Blora memiliki 24 kelurahan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Sebaran terbanyak berada di Kecamatan Blora dengan 12 kelurahan, disusul Kecamatan Cepu sebanyak enam kelurahan.

Sementara kelurahan lainnya tersebar di Kecamatan Ngawen, Randublatung, Jepon, dan Kunduran.

Misalnya Kelurahan Karangjati dialokasikan sekitar Rp 600 juta, dengan rincian sarpras Rp 470 juta dan pemberdayaan Rp 130 juta.

Baca juga  : Pemkab Blora Usulkan Rp 7 Miliar untuk Pembangunan Jaringan Irigasi

Sedangkan Kelurahan Bangkle sama Rp 600 juta, dengan sarpras Rp 488 juta dan pemberdayaan Rp112 juta.

“Untuk Kelurahan Tempelan total Rp 600 juta dengan sarpras Rp 487 juta dan pemberdayaan Rp 113 juta,” ungkapnya.

“Berharap Dakel dapat memperkuat pembangunan lingkungan di tingkat kelurahan, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan,’’ tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Lurah Mlangsen Evi Kartikasari menuturkan, pihaknya tetap melibatkan masyarakat dengan mengadakan Musrembang penggunaan Dakel Tahun 2026 sebesar Rp 489 juta.

Baca juga : Pemkab Blora Belum Siap Pengajuan Judicial Review DBH Migas

“Kami akan mengoptimalkan dana kelurahan untuk kebutuhan prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Pelaksanaannya juga akan dilakukan secara transparan dan melibatkan unsur masyarakat,” jelasnya. (Endah/IST)