INFOKU, BLORA – Sampai saat berita ini ditulis, dapat dipastikan proyek pengerjaan Embung Karangjati, Kabupaten Blora molor dari target.
Akibatnya, Kontraktor pelaksana proyek embung tersebut, CV Mitra Karya Mandiri dari Provinsi Yogyakarta
berpotensi terkena denda ratusan juta, akibat molornya pengerjaan terhitung dari Hari Sabtu (29/11).
Site Engineer CV Mitra Karya Mandiri, Ali pada pers mengatakan, denda keterlambatan telah diatur dalam kontrak kerja.
Baca juga : Anggaran Rp 9 Miliar Pemprov Jawa Tengah, Untuk Membangun Embung Karangjati di Blora
Penyedia jasa wajib membayar denda sebesar satu per seribu dari nilai
kontrak setiap hari, apabila pekerjaan melewati batas waktu yang ditentukan.
“Tenggang waktu
tersebut, kami wajib membayar denda sebesar satu per seribu dari nilai kontrak
per hari. Dengan denda sebesar Rp 8,5 juta per hari yang dikenakan selama 20
hari, total denda keterlambatan mencapai Rp170 juta,” terang Ali.
Target 28 November 2025
Dia menjelaskan, proyek Embung Karangjati memiliki
pagu anggaran kontrak sebesar Rp 8,5 miliar, yang bersumber
dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
Pekerjaan fisik ditargetkan selesai pada 28 November 2025, dengan batas akhir penyelesaian atau deadline pada 20 Desember 2025.
Baca juga : Infrastruktur Pengendali Banjir Blora Kota, Andalkan Embung Karangjati
Menurutnya, pengaturan denda tersebut menjadi bentuk komitmen dan
pengawasan, agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai target.
Secara teknis, lanjut dia, embung dibangun di dua lokasi, yakni sisi
utara dan selatan.
Embung sisi utara memiliki kedalaman sekitar 5,5 meter dengan kemiringan
sisi sekitar 11,3 meter, serta dilengkapi konstruksi tambahan di bagian atas
dan bawah.
“Sementara embung
sisi selatan memiliki luasan sekitar 115 meter x 170 meter,’’ sambungnya.
Menurutnya, pekerjaan fisik tetap berjalan meskipun terdapat penyesuaian
waktu pelaksanaan.
Pada tahap awal, jumlah tenaga kerja mencapai sekitar 90 orang. Namun
saat ini berkurang menjadi sekitar 45 orang, di luar operator alat berat.
“Setelah
pekerjaan fisik rampung, penyedia jasa masih memiliki kewajiban masa pemeliharaan
selama satu tahun,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
(Pusdataru) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro mengatakan, pengerjaan tersebut
masih diberi waktu untuk pengerjaan, tapi tetap dikenakan denda sesuai kontrak
yang telah disepakati.
“Masih diberi
waktu sambil dikenakan denda akibat keterlambatan,” ujar Henggar.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Dinas Pusdataru Jawa Tengah menyerahkan
sepenuhnya kepada pihak konsultan pengawas, yang dilaksanakan oleh PT Duta
Bhuana Jaya dari Provinsi Yogyakarta.
“Kalau pengawasan, kan kita sudah tunjuk konsultan pengawas,’’ tuturnya. (Endah/IST)
0 Comments
Post a Comment