Efek Ekonomi Program MBG Mendapat Sorotan Anggota DPRD Jateng

INFOKU, BLORA – Saat ini program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disoroti. 

foto : IST  

Bukan hanya soal menu, kali ini Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdullah Aminuddin, mengamati adanya kejanggalan dalam siklus ekonomi pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, efek ekonomi dari MBG di tingkat bawah justru menimbulkan penurunan permintaan pasar dan kenaikan harga bahan pokok.

Baca juga : Lho ... Satu Dapur Sudah Dapat Anggaran tapi Belum Punya Sasaran

“Efek MBG itu banyak, bahkan bisa disebut multiefek. Cuma ini sedikit agak anomali. Pengusaha senang harga telur naik, tapi rakyat bagaimana?” jelasnya.

Dia menyebutkan banyak hal yang perlu dipikirkan. Meski begitu, secara pribadi ia mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau di bawah harga telur dan beras naik, rakyat yang membeli menjadi agak kesusahan. Ini yang belum ditemukan solusinya,” katanya.

Menurutnya, efek ekonomi yang diciptakan oleh pelaksanaan program MBG masih memerlukan kajian yang matang agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah.

Baca juga : Pemkab Blora Bakal Tutup Dapur MBG Tak Kompeten dan Tanpa SLHS Sebuah Upaya Jaga Kualitas Makanan

“Nanti kami lihat dulu kajiannya. Ini tidak bisa diambil kesimpulannya dalam waktu singkat,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menilai program MBG juga membuka lapangan kerja.

Satu titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menyerap lebih dari 40 orang.

“Satu titik bisa mempekerjakan lebih dari 40 orang. Saya kira itu bagus untuk lapangan kerja,” tuturnya.

Namun, ia juga memberi catatan terhadap menu makanan yang diterima oleh para penerima manfaat, yang dinilai masih perlu banyak perbaikan oleh mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program MBG.

“Yang kadang kurang bagus itu makanan yang sampai ke penerima manfaat. Selama gizinya bisa dipertahankan dan terpenuhi sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah, MBG itu bagus,” tambahnya.

Baca juga : Bila Porsi MBG Dipotong, Bupati Blora Bakal Lapor BGN

Sementara itu, Kabid Pasar Dindagkop UKM Blora, Margo Yuwono, mengungkapkan bahwa pelaksanaan program MBG di Kabupaten Blora belum menunjukkan dampak langsung terhadap pedagang pasar tradisional.

“Dampak langsung ke pasar daerah tidak begitu terasa. Karena, menurut pengamatan pengelola pasar, rata-rata MBG belanjanya langsung ke grosir atau pedagang besar karena harga lebih murah,” ungkapnya. (Endah/IST)