INFOKU, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu.
Langkah ini
dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan mempercepat tahapan pembangunan
fasilitas pendidikan tersebut.
Bupati Blora Arief Rohman bersama Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Chandra, serta jajaran perangkat daerah melakukan kunjungan koordinasi ke kedua kementerian tersebut, Senin (19/10/2026).
Baca juga : Sebanyak 30 Siswa Baru SRMA 18 Blora Diasramakan Sementara di Gedung SR Rembang
Dalam pertemuan di Kementerian Sosial, rombongan diterima Sekretaris
Jenderal Kementerian Sosial Muhamad Hasan Chabibie beserta jajaran.
Selanjutnya, koordinasi di Kementerian Pekerjaan Umum diterima Plt.
Direktur Sistem & Strategi Penyelenggaraan prasarana strategis, Direktorat
Jenderal Prasarana Strategis, Aris Rudianto Nugroho.
Bupati mengatakan, pemerintah pusat mendukung percepatan pembangunan
Sekolah Rakyat di Blora.
Pemerintah kabupaten berharap koordinasi lintas kementerian dapat mempercepat penetapan lokasi sebagai salah satu tahapan penting menuju pelaksanaan pembangunan.
“Dari kementerian mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Blora
sudah siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Sekarang kami menunggu
penetapan lokasi atau penlok dari Kementerian PU dan Kementerian Sosial,”
katanya.
Dia berharap proses tersebut dapat berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan, sehingga pada 22 Desember 2026 pembangunan dapat memasuki tahap ketiga.
Menurut Bupati Arief, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan
pemerintah pusat, terutama terkait penyelesaian persyaratan dan penetapan
lokasi pembangunan.
Kesiapan Lahan
Dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian PU, Bupati memaparkan kesiapan lahan Sekolah Rakyat di
Kecamatan Cepu.
Dia menyampaikan bahwa lokasi tersebut telah melalui pemeriksaan oleh satuan
kerja terkait, termasuk pengecekan akses jalan menuju kawasan pembangunan.
“Setelah survei dari Satker, lahan sudah diperiksa dan kami siapkan. Jalan
masuk juga sudah memiliki lebar delapan meter. Pekerjaan urukan dan limestone
sudah berjalan,” ujar Bupati Arief.
Berdasarkan laporan mingguan pekerjaan penimbunan lahan periode 12–18
Oktober 2026, progres fisik tercatat mencapai 95,70 persen. Capaian tersebut
melampaui target rencana sebesar 85,81 persen, atau lebih cepat 9,89 poin
persentase dari jadwal.
Selain penyiapan lahan, pemerintah daerah telah membangun akses jalan beton
sepanjang 323 meter dengan lebar delapan meter. Dukungan infrastruktur dasar
juga disiapkan, meliputi jaringan air bersih melalui PDAM dan jaringan listrik
tiga fase oleh PLN.
Bupati juga menyampaikan, tahapan selanjutnya akan dikoordinasikan bersama
satuan kerja Kementerian PU.
Lanjutnya menyebutkan, pada 27 Oktober 2026 direncanakan terdapat tindak
lanjut dari satuan kerja terkait kesiapan lokasi.
Dalam paparan kepada kementerian, Pemkab Blora juga mengajukan dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan sisa lahan yang belum diuruk, sekitar 2,9 hektare, serta kebutuhan penyelidikan kondisi tanah, topografi, dan penyusunan desain teknis pembangunan.
Baca juga : Imbas Pembangunan Gedung Molor, Siswa SR Blora Ngungsi di Rembang
Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi pemerintah daerah
dan pemerintah pusat, terutama dalam penyelesaian persyaratan teknis,
administrasi, serta penetapan lokasi.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah
Rakyat di Kecamatan Cepu dapat segera memasuki tahap berikutnya.
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Karena itu, percepatan pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung tersedianya sarana pendidikan yang dibutuhkan masyarakat Blora. (Setyorini/KOM)
0 Comments
Post a Comment