Dorong Kemandirian Fiskal, Bupati Minta OPD Gali Potensi Pendapatan Baru

INFOKU, BLORA – Bupati Blora Arief Rohman meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah cara pandang dalam mengelola keuangan daerah. 

Menurut Bupati Arief, pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga harus aktif mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan baru untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Hal itu disampaikan Bupati Arief Rohman dalam High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Selasa (8/9/2026).

Baca juga  : Petani Tembakau di Ngawen Blora Berharap Ganti Rugi Rp 20 Juta Terkait Kecelakaan Pesawat di Sawahnya

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, Pj Sekda Blora, para kepala OPD, camat, direksi BLUD, Manajemen Bank Jateng serta narasumber Prof. Drs. Muhammad Mas'ud, M.M., Ph.D. Guru Besar Universitas Islam Malang.
Dalam sambutannya Bupati Arief mengatakan, tantangan pemerintah daerah ke depan semakin berat.

Pemerintah daerah dituntut meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kemampuan fiskalnya.

"Kita harus mengubah paradigma. Jangan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana mengejar pendapatan. Kita harus mencari dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki," katanya.

Dia meminta seluruh OPD memiliki semangat yang sama untuk berinovasi dan berkolaborasi. Setiap perangkat daerah, menurut dia, harus mampu memberikan kontribusi sesuai tugas dan kewenangannya.

Bupati Arief mengatakan digitalisasi transaksi pemerintah daerah harus diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sementara itu, Prof. Drs. Muhammad Mas'ud, M.M., Ph.D. dalam paparannya mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang menentukan keberhasilan sebuah daerah, yakni kepemimpinan yang visioner, keuangan daerah yang kuat, birokrasi inovatif, serta program dan strategi pembangunan yang tepat.

Menurut Prof Mas'ud, keuangan daerah bukan sekadar angka dalam APBD.

Keuangan daerah merupakan instrumen untuk membiayai pembangunan, menjalankan pemerintahan, sekaligus memberikan ruang bagi kepala daerah untuk merealisasikan visi, misi, dan program pembangunan.

 Baca juga  : Pesawat Jatuh di Sarimulyo Blora Dua Orang Selamat

Dia mendorong Blora menerapkan dual track strategy, yakni pembangunan dengan pendekatan kewilayahan dan sektoral yang tetap berbasis pada aspek kemanusiaan.

Mas'ud juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat PAD di tengah tantangan fiskal.

Dalam paparannya, ia menyebut PAD Blora sekitar Rp547 miliar, atau sekitar 6 persen dari APBD 2025 sebesar Rp2,831 triliun. Blora juga disebut berada di peringkat ke-25 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam kemandirian fiskal.(Setyorini)