INFOKU, BLORA – Tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan anggaran pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), saat sedang dihadapi Pemkab Blora.
Total anggaran yang
harus disiapkan mencapai Rp 3 miliar per unit untuk 24 Kelurahan.
Bupati Blora Arief Rohman pada pers menegaskan, pembiayaan program tersebut sepenuhnya akan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja (APBD).
Baca juga : Kontraktor Proyek Wilayah Blora Kelabakan, Imbas Melonjaknya Harga Aspal
Artinya, sejumlah
pos belanja daerah harus disisir ulang untuk menutup kebutuhan tersebut.
“KKMP ini kebijakan
baru, dan untuk kelurahan menjadi tanggung jawab APBD,” ujarnya.
Dia mengaku, akan
merencanakan anggaran tersebut saat
perubahan APBD 2026. Karena di perkirakan membengkak dengan kebutuhan total
anggaran puluhan miliar.
“Kabupaten Blora
terdapat 24 kelurahan. Setiap unit KKMP diperkirakan membutuhkan anggaran
sekitar Rp 3 miliar jika di total Rp 72 miliar. Nantinya akan masuk dalam
pembahasan dalam perubahan APBD 2026," ungkapnya.
Dia menjelaskan,
pembiayaan koperasi dibedakan antara desa dan kelurahan.
Untuk desa, pendanaan
berasal dari dana desa, sedangkan untuk kelurahan, sepenuhnya menjadi beban
APBD.
Lebih lanjut, saat
ini pihaknya masih menunggu aturan teknis, dan saat ini langkah efisiensi tetap
berjalan. Pemkab Blora saat ini baru saja memngkas anggaran internet sekitar Rp
600 juta.
“Sisa anggaran dari berbagai pos akan dikumpulkan untuk memperkuat pembiayaan KKMP,” tambahnya.
Baca juga : Hanya Satu Unit Yang Baru Beroperasi Dari 295 Kopdes Merah Putih di Blora
Saat ini, pemkab
masih melakukan kalkulasi detail. Berbagai pos anggaran mulai dievaluasi untuk
mencari ruang efisiensi.
Salah satunya dari
belanja operasional.
“Di perubahan
anggaran ini kita hitung, apa saja yang bisa dihemat,” jelasnya.
Selain itu, pemkab
juga masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak-juknis) dari
pemerintah pusat.
Hal ini penting agar skema pendanaan dan pelaksanaan program tidak bertentangan dengan regulasi. (Endah/IST)
0 Comments
Post a Comment