INFOKU, BLORA - Evaluasi anggaran internet yang bersumber dari APBD akan dilakukan Bupati Blora Arief Rohman di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Langkah ini
menyusul sorotan besarnya belanja internet yang dinilai perlu ditata ulang agar
lebih tepat sasaran.
“Kalau ada masukan
akan kita cek, sesuai semangat efisiensi akan kita lihat kembali,” ujarnya.
Dia mengakui belum mengetahui secara rinci penggunaan anggaran internet tersebut.
Baca juga : Ditengah Efisiensi Ternyata Anggaran Internet Pemkab Blora Tembus Rp 2,56 Miliar
Namun, pihaknya
membuka ruang evaluasi, termasuk kemungkinan pengalihan anggaran ke sektor yang
lebih prioritas.
“Terus terang belum
tahu detailnya. Anggaran Rp 2,5 miliar untuk apa saja akan kita cek. Kalau bisa
diefisienkan, tentu masukan masyarakat kita terima,” tegasnya.
Data yang dihimpun
menunjukkan, anggaran internet Pemkab Blora dalam lima tahun terakhir mencapai
sekitar Rp 14,769 miliar.
Rinciannya, tahun
2022 sebesar Rp 4,771 miliar, 2023 Rp 2,412 miliar, 2024 Rp 2,446 miliar, 2025
Rp 2,579 miliar, dan 2026 Rp 2,560 miliar.
Sementara itu,
Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora sebagai salah satu OPD
pengampu jaringan mencatat anggaran sekitar Rp 500 juta pada 2026.
Baca juga : Efisiensi Anggaran, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora Awal 2026 Tanpa Makan dan Minum
Anggaran tersebut
digunakan untuk layanan internet dedicated yang dibagi ke sejumlah perangkat
daerah dengan kecepatan hingga 300 Mbps.
Kabid TI Dinkominfo
Ahmad Hudil Khoiri mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan evaluasi kebutuhan
internet di seluruh OPD dan 16 kecamatan.
Dia menyebut belum
pernah ada kajian teknis menyeluruh terkait kebutuhan riil bandwidth di tiap
instansi.
“Beberapa OPD
merasa lambat, akhirnya langganan sendiri. Padahal belum tentu semua butuh
internet dedicated yang biayanya mahal,” ujarnya.
Dia juga menyoroti
potensi tumpang tindih anggaran, termasuk di kecamatan yang sudah mendapat
suplai namun tetap menganggarkan sendiri.
Baca juga : Bupati Blora Copot Plt Sekwan, Pakai Mobil Dinas Untuk Mudik
“Evaluasi dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan,” pungkasnya. (Endah/IST)


0 Comments
Post a Comment