Sebanyak 1.450 Rumah Warga Blora Dapat Bantuan Renovasi dari APBN, Kecamatan Ngawen Terbanyak

INFOKU, BLORA – Alokasi program Bantuan Perumahan Berbasis Swadaya (BPBS) di Kabupaten Blora mulai bergulir. 

foto : IST  

Tahun ini, sebanyak 1.450 rumah warga masuk dalam tahap pertama penerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora Denny Adhiharta Setiawan mengatakan, selain alokasi tahap pertama, pemerintah juga masih menyiapkan tambahan kuota pada tahap kedua sebanyak 433 unit rumah.

Baca juga : Menteri ATR BPN Restui Proyek Sekolah Rakyat dan Kampus UNY di Blora, Disini Tempatnya

“Untuk tahap pertama total ada 1.450 penerima. Nanti masih ada tambahan tahap kedua sebanyak 433 unit,” ujarnya.

Dari seluruh kecamatan di Kabupaten Blora, Kecamatan Ngawen menjadi wilayah dengan jumlah penerima bantuan terbanyak.

Tercatat sekitar 500 rumah warga di kecamatan tersebut masuk daftar penerima BPBS.

Sementara Kecamatan Bogorejo tidak memperoleh alokasi bantuan pada tahun ini.

Denny menjelaskan, setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp20 juta.

Namun, bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan disalurkan dalam bentuk material bangunan dan biaya tenaga kerja.

Dikerjakan Kelompok Desa

Rinciannya, sebesar Rp17,5 juta dialokasikan untuk kebutuhan material bangunan, sedangkan Rp2,5 juta lainnya digunakan untuk biaya pekerja atau tukang.

Baca juga : Sekolah Rakyat Blora Tetap Diminta Buka Pendaftaran, Walau Belum Ada Tambahan Gedung

Pelaksanaan program nantinya dilakukan secara berkelompok.

Di setiap desa akan dibentuk ketua kelompok yang bertugas mengoordinasikan kebutuhan material maupun proses pengerjaan rumah penerima bantuan.

Ketua kelompok tersebut juga akan bekerja sama dengan toko bangunan setempat untuk memenuhi kebutuhan renovasi rumah warga.

Menurut Denny, pola itu dipilih agar penerima bantuan, terutama warga lanjut usia, tidak mengalami kesulitan dalam proses pembelian material.

“Karena banyak penerima merupakan lansia dan ibu-ibu. Tidak mungkin harus bolak-balik membeli paku atau kayu sendiri. Jadi semuanya dikoordinasikan oleh ketua kelompok,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya masih menghadapi kendala terkait ketersediaan tenaga pendamping dari kementerian.

Nantinya para pendamping akan berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa dan kepala desa masing-masing.

Baca juga : Koperasi BME Kirim 15 Ribu Liter Minyak Mentah ke Pertamina

Meski demikian, program tersebut dinilai tidak hanya membantu warga memperoleh rumah layak huni, tetapi juga berpotensi menggerakkan roda perekonomian desa.

Pasalnya, material bangunan dibeli dari toko setempat dan tenaga kerja juga melibatkan warga sekitar.

Selain memperbaiki kualitas hunian, program tersebut juga diperkirakan kembali menghidupkan budaya gotong royong di tengah masyarakat.

“Biasanya tuan rumah juga menyiapkan kopi, teh, dan gorengan untuk para pekerja,” tandasnya. (Endah/IST)