Wabup Blora : Soroti Menu MBG Tidak Layak Konsumsi

INFOKU, BLORA  - Banyaknya keluhan dimasyarakat terkait menu program makan bergizi gratis (MBG) masih sering muncul. 

ini sorotan menu MBG dari SPPG Randublatung ( foto :  IST   )

Terbaru, yaitu komplain menu MBG di salah satu SPPG Randublatung yang viral di akun tiktok @!Nesss_.

Terdapat menu kurang layak konsumsi dan jauh dari anggaran yang ditentukan.

Dalam postingan tersebut, pemilik akun sangat kesal dengan menu yang disajikan. Sebab, dinilai tidak memenuhi gizi dan tak sesuai anggaran.

Baca juga : “Kualitas Sajian Menu MBG Perlu Ditingkatkan,” Wakil Bupati Blora

“Astagfirullah kok gini amat. Padahal ini gak gratis, ini pakai anggaran pendidikan kok dapatnya kayak gini,” ucap pengunggah video tersebut.

Ketua Satgas MBG Blora Sri Setyorini meminta pengelola dapur MBG segera membenahi kualitas sajian makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.

Menurutnya, program MBG merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak, sekaligus kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga memperhatikan kualitas menu dan kelayakan penyajian.

Baca juga : Bila Porsi MBG Dipotong, Bupati Blora Bakal Lapor BGN

“Tim di lapangan sudah bekerja keras mulai dari memasak hingga menyajikan. Tapi kualitas menu dan kelayakan hidangan tetap harus diperhatikan,” ucapnya.

Dia juga mendorong pengelola SPPG mencontoh dapur MBG yang penyajiannya sudah baik, serta memanfaatkan produk pangan lokal di sekitar wilayah operasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Blora Edi Widayat mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pelaksana program MBG terhadap regulasi terbaru yang diterbitkan pemerintah pusat.

“Regulasi ini menjadi pedoman penyelenggaraan MBG mulai dari perencanaan, standar gizi, keamanan pangan hingga pengawasan pelaksanaan program,” katanya.

Baca juga : Lho ... Satu Dapur Sudah Dapat Anggaran tapi Belum Punya Sasaran

Edi menambahkan, dengan pemahaman aturan yang sama diharapkan pelaksanaan MBG di daerah dapat berjalan lebih baik serta meminimalkan berbagai keluhan masyarakat. (Endah/IST)