Semua Dapur MBG Wajib Penuhi Standar Kelayakan

INFOKU, BLORA - Komitmen untuk memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman, sehat, dan layak terus diperkuat. 

Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, yang Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Blora, menegaskan bahwa seluruh dapur program SPPG di Kabupaten Blora wajib memenuhi standar higienis dan sanitasi.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rakor MBG di Pendopo Kabupaten Blora, Senin (13/10/2025), yang diikuti Forkopimda, Korwil SPPG, Kepala Dinas terkait, Forkopimcam se-Blora, para Kepala Puskesmas, hingga para ahli gizi dari seluruh SPPG di Kabupaten Blora.

Baca juga : Kapolres Resmikan SPPG dengan Standar Ketat dan Jamin Gizi Aman Bagi Anak Blora

Menurutnya, saat ini di Kabupaten Blora terdapat 55 dapur SPPG, untuk itu Wabup mendorong agar seluruh dapur dapat segera memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama dapur layak beroperasi.

“Kami minta kepada ahli gizi untuk memperhatikan menu yang disajikan, menyampaikan kepada kepala SPPG nya untuk memenuhi persyaratan SLHS dan untuk tester harus punya, seperti arahan BGN, dan itu saya batasi sampai tanggal 1 November. Kalau tidak, saya akan tutup sementara (SPPG-nya) dan saya akan laporkan ke BGN,” terang Wabup.

Baca juga : Lho ..... Satgas MBG Blora Temukan Baru Satu Dapur MBG Kantongi SLHS

Disampaikan bahwa Pemkab Blora siap siap memberikan pendampingan agar seluruhnya dapat memenuhi standar sebelum batas waktu. Ia juga meminta agar seluruh dapur memiliki Tester makanan.

Rakor tersebut, jelas Wabup, sekaligus untuk menyatukan visi dan persepsi dengan segenap pihak terkait.

“Karena banyaknya aduan yang masuk ke kami selaku Satgas, makanya pada hari ini kami undang seluruh ahli gizi untuk menyatukan visi dan persepsi tentang makanan yang bergizi untuk anak itu yang apa, untuk anak-anak sekolah seperti apa, jadi tidak sembarangan menyajikan,” paparnya.

Baca juga : Dapur MBG Tak Higienis di Kecamatan Banjarejo Ditindak Tegas Satgas MBG Blora

Selain itu, Wakil Bupati juga meminta agar setiap wilayah segera melakukan pemetaan (mapping) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini dinilai penting untuk mengetahui sebaran dan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga keberadaan dapur SPPG dapat berfungsi secara efektif, merata, dan tepat sasaran.(Setyorini)