Petani Tebu Blora Pilih Mengadu ke Senayan, Akibat Tak Jelasnya Nasib Penggilingan PT GMM

INFOKU, BLORA – Setelah beberapa bulan tidak beroperasinya PT Gendhis Multi Manis (GMM) akibat kerusakan boiler, terus memicu keresahan petani tebu di Kabupaten Blora. 

foto : IST  

Kondisi itu membuat Paguyuban Petani Tebu Blora mengadu ke DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam audiensi tersebut, petani menyampaikan dampak luas berhentinya produksi pabrik gula, yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.

Tidak hanya petani, buruh angkut, sopir, pekerja pabrik hingga pedagang kecil turut merasakan dampaknya.

Baca juga : Aksi Demo Petani Blora, Tumpahkan Tebu di Depan PT GMM

Aspirasi petani diterima Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah.

Dia menyatakan siap mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme pengawasan DPR RI.

Salah satunya dengan mendorong pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.

Menurutnya, persoalan yang terjadi di PT GMM tidak lagi sekadar gangguan teknis perusahaan, melainkan telah berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Petani telah bekerja keras sejak masa tanam hingga panen. Negara tidak boleh membiarkan mereka menghadapi ketidakpastian sendirian,” ujarnya.

Baca juga : Nasib Industri Gula PT GMM Makin Tak Pasti, Petani Tebu Blora Rencankan Turun ke Jalan Lagi

Dukungan juga datang dari sejumlah anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Mereka menilai, persoalan PT GMM telah berkembang menjadi persoalan ekonomi rakyat, yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan sektor pergulaan nasional.

Koordinator audiensi petani tebu Blora, Exi Wijaya menjelaskan, sektor pergulaan selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah, dengan perputaran uang mencapai sekitar Rp 500 miliar.

Terhentinya operasional PT GMM memaksa petani mengirim tebu ke pabrik di luar daerah, dengan biaya distribusi lebih tinggi serta risiko turunnya rendemen.

“Ketika pabrik berhenti, yang lumpuh bukan hanya mesin produksi, tetapi juga roda ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Paguyuban Petani Tebu Blora meminta DPR RI segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dengan menghadirkan petani, PT GMM, Perum Bulog, Kementerian Pertanian, serta pihak terkait lainnya.

Mereka juga mendesak adanya inspeksi lapangan ke pabrik untuk melihat langsung kondisi yang terjadi.

Ketua Paguyuban Petani Tebu Blora, Anton Sudibyo menegaskan, petani membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar ruang menyampaikan aspirasi.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi transportasi dan subsidi harga gula untuk meringankan beban petani selama pabrik belum beroperasi normal.

Baca juga : Pasca Demo Petani Tebu Blora, Dirut Bulog Janji Rombak PG GMM dan Serap Tebu Rakyat

“Jangan sampai petani menjadi pihak yang menanggung seluruh dampak dari persoalan yang bukan mereka sebabkan,” tandasnya. (Endah/IST)