INFOKU, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pembenahan administrasi dan sinkronisasi data pertanahan serta perpajakan.
Langkah ini
dilakukan dengan mengedepankan akurasi pendataan dan optimalisasi potensi yang
ada, tanpa menambah beban masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penataan Administrasi Pertanahan antara Pemerintah Kabupaten Blora dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Kamis (12/11/2026), di VIP Rumah Dinas Bupati Blora.
Baca juga : Bupati Blora “Pendopo dan Alun-alun sudah punya Sertipikat”
Bupati Blora Arief Rohman, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi
langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan data pertanahan,
khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pengamanan
aset milik pemerintah daerah.
"Terima kasih kepada Kantor ATR/BPN Blora. Hari ini kita bersinergi
untuk bekerja sama terkait pendataan, bagaimana kita meningkatkan PAD dari
sektor ini, tetapi dengan tidak memberatkan masyarakat," ungkap Bupati
Arief.
Menurutnya, optimalisasi PAD tidak selalu harus dilakukan dengan menambah
beban pajak masyarakat.
Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah membenahi sistem administrasi,
memperbaiki kualitas data, serta memastikan seluruh potensi pendapatan daerah
dapat terdata secara akurat sesuai kondisi riil di lapangan.
Bupati menjelaskan, saat ini masih terdapat aset tanah milik Pemkab Blora yang belum bersertipikat maupun belum terdokumentasi dengan baik.
Baca juga : Menteri ATR BPN Restui Proyek Sekolah Rakyat dan Kampus UNY di Blora, Disini Tempatnya
Selain berisiko menimbulkan sengketa, kondisi tersebut juga membutuhkan
penanganan agar aset daerah memiliki kepastian hukum dan tercatat secara
tertib.
Di sisi lain, sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan juga menjadi
perhatian penting. Integrasi Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi
Bidang (NIB), data luas tanah, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hingga informasi
peralihan hak diharapkan dapat meningkatkan akurasi pendataan objek pajak.
Bupati menegaskan, kerja sama tersebut tidak hanya berorientasi pada
peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung
bagi masyarakat.
Di antaranya melalui kepastian hukum atas kepemilikan tanah, pelayanan
pertanahan yang lebih cepat dan transparan, serta dukungan terhadap percepatan
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikasi tanah
masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Sugiyanto,
menyampaikan bahwa terdapat sembilan poin bentuk kerja sama antara ATR/BPN dan
pemerintah daerah yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi
masing-masing wilayah.
"ATR/BPN memiliki sembilan poin bentuk kerja sama yang bisa dilaksanakan
bersama Pemkab Blora. Beberapa di antaranya sudah berjalan, termasuk PTSL,
sertifikasi tanah, reforma agraria, dan Zona Nilai Tanah (ZNT). Beberapa bentuk
kerja sama lainnya juga dapat kita kembangkan dan laksanakan ke depan,"
ungkap Sugiyanto.
Sembilan poin kerja sama tersebut meliputi optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan akses keuangan masyarakat, mendorong kepastian investasi, percepatan perizinan usaha, legalisasi tanah masyarakat, peningkatan kepuasan masyarakat, peningkatan Indeks Pelayanan Publik, pemberdayaan masyarakat melalui reforma agraria, serta optimalisasi pengamanan dan penataan aset pemerintah daerah maupun negara.
Baca juga : Cegah Praktik Mafia Tanah, BPN Kebut Pembebasan Dua Bendungan PSN
Melalui kerja sama ini, Pemkab Blora berharap pengelolaan administrasi pertanahan semakin tertib dan terintegrasi. Dengan demikian, potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan melalui pendataan yang lebih akurat, sementara masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik, kepastian hukum, dan tidak terbebani oleh kebijakan peningkatan PAD. (Setyorini/Kom)


0 Comments
Post a Comment