TKD Dipangkas Rp370 Miliar, Inilah Solusi Pemkab Blora

INFOKU, BLORA – Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini selaku Pelaksana Harian (Plh) Bupati Blora, bersama Pj. Sekda Blora, Dasiran, dan OPD teknis terkait, mengikuti Sarasehan. 

Dengan tema Strategi Harmonisasi Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), serta Mitigasi Risiko Operasional Industri Migas, yang diselenggarakan oleh PT. Pertamina EP Cepu Zona 11, di Tawangmangu, Karanganyar, Jumat 25 September 2026.

Dalam sarasehan yang juga diikuti pemerintah daerah dari tiga Kabupaten (Blora, Bojonegoro, dan Tuban) bersama para NGO Migas tersebut.

Baca juga : Ini Lho 9 Kandidat Sekda Blora Jalani Assessment Center di Mabes Polri

Wabup Sri Setyorini menekankan bahwa Program PPM industri hulu migas, yang dulu lebih dikenal dengan CSR atau Coorporate Social Responsibility, harus benar benar bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat sekitar wilayah kerja penambangan (WKP)

“Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat atau PPM tidak hanya sekedar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Namun sebagai instrumen untuk membangun kemandirian, meningkatkan kapasitas masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat.

Sehingga manfaatnya bisa benar benar dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Dia lantas menyontohkan, program PPM tidak harus berbentuk pembangunan yang bersifat fisik namun juga kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Disesuaikan dengan potensi desa masing-masing, misalkan sektor pertanian, pengembangan UMKM, hingga pelatihan pra kerja untuk para pemuda desa.

Baca juga : Akhirnya Wakil Kepala BGN Copot Kepala Dapur dan Suspend Permanen SPPG Sukorejo 2 Blora

“Di sisi lain, mitigasi risiko operasional migas di daerah juga tidak kalah penting. Komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam tahapan kegiatan migas menjadi suatu hal yang wajib, untuk meminimalisir potensi risiko sosial dan kamtibmas selama operasional berlangsung,” sambungnya.

Karena itu, Wakil Bupati Blora berharap forum sarasehan ini bisa menjadi momentum yang baik dalam menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi m, dan membangun sinergi lebih konkret.

“Pemkab Blora siap mendukung kolaborasi yang konstruktif dengan berbagai pihak sehingga keberadaan kegiatan industri migas dapat berjalan dengan lancar. Sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Hj. Sri Setyorini.

“Kami berharap program program PPM dari Pertamina selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga manfaatnya benar benar dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya dalam mendukung kelancaran operasional tetapi juga bisa menumbuhkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Blora, Dasiran, menjelaskan bahwa seluruh pemerintah daerah saat ini sedang mengalami pemotongan Dana TKD oleh pemerintah pusat. Sehingga daerah dituntut kreatif dan inovatif dalam peningkatan PAD agar prioritas pembangunan yang telah disusun tetap bisa berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Blora saja pemotongan TKD nya sampai sekitar Rp 370 miliar. Ini menuntut kami memaksimalkan pos PAD dengan berbagai cara agar pembangunan tetap bisa berjalan. Nah dengan adanya PPM atau CSR perusahaan migas ini, mungkinkah kedepan bisa dimasukkan sebagai PAD dalam APBD. Agar penggunaannya juga bisa disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah. Jika bisa, tentunya ini akan berdampak positif bagi pemda saat kondisinya seperti ini,” ujar Dasiran.

Adapun Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, Roy Widiarta, menyampaikan bahwa usulan program PPM tahun berjalan mulai disampaikan dan dikurasi pada tahun sebelumnya.

Baca juga : Tak Lama Lagi Blora Punya Universitas Negeri, Progres Lahan UNY di Kabupaten Blora Capai 65 Persen

“Seperti saat ini, bulan September 2026, posisinya program PPM yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 sudah masuk tahap akhir. Idealnya diajukan atau disampaikan pada Mei 2026 kepada Pertamina. Jika 2027 sudan close, maka bisa diusulkan pada Mei 2027 untuk pelaksanaan 2028. Kami terbuka untuk menerima usulan program PPM,” bebernya.

Dalam sarasehan ini juga diserahkan apresiasi sinergitas kegiatan hulu migas dari Pertamina kepada Pemerintah Daerah dan NGO, yang diterima Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini selaku Plh Bupati Blora.

Turut hadir Asistant Manager Comrel Regional 4, Achmad Setiadi; Head of Comrel dan CID Pertamina Zona 11, Wazirul Lutfi; dan Akademisi UGM Yogyakarta, Dr. Krisdiyatmiko. (Setyorini/KOM)