INFOKU, BLORA – Saat ini pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Blungun, Kecamatan Jepon kebakaran jenggot.
Meski pengelola
sudah menyetorkan uang penjualan, tapi stok barang yang habis tak kunjung
disuplai kembali.
Seperti diketahui, KDMP Blungun merupakan satu dari 55 KDMP di Kabupaten Blora yang dilunching pada 16 Mei 2026 dan mulai beroperasi pada 21 Juni 2026 lalu.
Baca juga : 55 Koperasi Merah Putih di Blora Diresmikan Serentak oleh Presiden Prabowo
Asisten Manajer
KDMP Desa Blungun, Ahmad Ryanto pada pers mengatakan, sejak beroperasi
transaksi penjualan di KDMP Blungun rerata mencapai Rp 1 juta per hari, yakni
total keseluruhan sekitar Rp 25 juta.
Sistem pembayaran
yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini telah beralih melalui transfer
menggunakan layanan BRILink.
“Penjualan tetap
berjalan setiap hari. Uang hasil penjualan juga terus kami setorkan, tetapi
sampai sekarang barang belum juga dikirim lagi,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi
tersebut membuat stok barang yang sebelumnya didistribusikan terus berkurang.
Baca juga : Pemkab Blora Putar Otak Penuhi Anggaran Pembangunan KKMP
Bahkan, beberapa
jenis barang sudah habis, sehingga dikhawatirkan mengganggu pelayanan kepada
masyarakat.
“Kami sangat
menyayangkan. Barang yang didrop sebelumnya semakin menipis, bahkan ada yang
sudah habis,’’ tuturnya.
“Saat kami tanyakan
ke pihak Agrinas, jawabannya barang harus dikirim dari pusat. Logikanya,
seharusnya di tingkat kabupaten sudah ada gudang distributor, sehingga
distribusi bisa lebih cepat,’’ sambungnya.
Selain persoalan
pasokan barang, Ahmad juga mengaku belum menerima upah operasional, yang
sebelumnya dijanjikan sebesar Rp 1,9 juta untuk masa kerja 25 hari.
Informasi yang
diterima, baru pengelola KDMP Desa Ngloram dan Mulyorejo, Kecamatan Cepu dan
Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban yang telah menerima pembayaran upah.
Baca juga : Sebanyak 55 Armada Truk KDKMP Bantuan Presiden Diserahkan Pemkab Blora
Di sisi lain, Ketua
KDMP Desa Blungun, Mashur mengaku tidak dilibatkan dalam proses pengadaan
barang.
Dia berharap
kedepan distribusi barang dapat dilakukan lebih baik agar operasional koperasi
tidak terganggu.
“Kami tidak dilibatkan sama sekali dalam pengadaan barang,” tandasnya. (Endah/IST)


0 Comments
Post a Comment