Blora Siap Suntik Materi Koperasi ke Siswa SD-SMP untuk Cetak Wirausaha Cilik

INFOKU, BLORA - Pemkab Blora menyatakan siap mendukung dan mengimplementasikan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Program tersebut akan menjangkau sekitar 6,38 juta peserta didik mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB di seluruh Jawa Tengah.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Blora Sri Setyorini usai menghadiri peluncuran Program Insersi Pendidikan Perkoperasian di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6/2026).

Baca juga : Terlalu Banyak Pegawai, Pemkab Blora Butuh Pemasukan Tambahan Rp 600 Miliar Agar Bisa Penuhi Belanja Pegawai

Peluncuran program dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sri Setyorini hadir didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, serta Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Blora.

Menurut Wakil Bupati Sri Setyorini, pendidikan perkoperasian memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang mandiri, berjiwa wirausaha, serta memahami prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan.

Wabup juga mengatakan, Pemkab Blora akan segera melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, khususnya jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Menurutnya, implementasi program akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan.

Baca juga : Jalan Randublatung-Cepu Masuk Program Prioritas Pemprov Jateng, Pasca Aksi Tanam Pisang Ditengah Jalan

“Untuk penerapannya secara bertahap, mungkin bisa dimulai dari SMP terlebih dahulu kemudian SD. Karena memang kewenangan kami berada di jenjang SD dan SMP, sedangkan SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” katanya.

Dia menegaskan, penerapan pendidikan perkoperasian tidak akan menambah mata pelajaran baru maupun membebani peserta didik. Materi perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada melalui metode insersi kurikulum.

“Jadi tidak ada tambahan mata pelajaran baru. Materi perkoperasian akan dimasukkan ke dalam pelajaran yang relevan sehingga siswa dapat memahami konsep koperasi secara lebih kontekstual,” jelasnya.

Wabup berharap program tersebut mampu melahirkan generasi muda yang memiliki literasi ekonomi yang kuat, memahami pentingnya kerja sama, serta mampu mengembangkan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di masa depan.

Untuk diketahui, Program Insersi Pendidikan Perkoperasian merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengintegrasikan materi perkoperasian ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB mulai tahun ajaran 2026/2027.

Baca juga : Aksi Demo Petani Blora, Tumpahkan Tebu di Depan PT GMM

Program tersebut menjadi tindak lanjut komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem perkoperasian sebagai pilar ekonomi kerakyatan sekaligus menanamkan literasi ekonomi, nilai gotong royong, dan semangat kebersamaan kepada generasi muda sejak usia sekolah.(Endah) 


Post a Comment

0 Comments