INFOKU, BLORA - Guna mewujudkan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK), Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan keseriusan penuh dalam hal ini.
Komitmen ini diperkuat dengan upaya peningkatan
akuntabilitas sektor pendidikan non-formal, yang puncaknya ditandai dengan
kehadiran perwakilan dari Pemerintah Pusat dalam kegiatan advokasi.
Bupati Blora Arief Rohman menegaskan, peran strategis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Blora.
Baca juga : Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Blora
Dalam sambutannya, Bupati Arief menyatakan, bahwa tata
kelola satuan pendidikan di PKBM merupakan upaya strategis, untuk memperkuat
manajemen kualitas dan akuntabilitas lembaga.
“Tata kelola satuan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) merupakan upaya strategis, untuk memperkuat manajemen
kualitas dan akuntabilitas PKBM melalui dukungan kebijakan, pembinaan, dan
pendampingan data serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,’’_ Bupati Blora.
Bupati Arief menekankan pentingnya agar PKBM menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca juga : Polres Blora Terima Kunjungan Tim Penilai WBK dan WBBM Mabes Polri
Kegiatan advokasi ini diharapkan dapat membuat para
pengelola PKBM lebih memahami dan mengimplementasikan standar yang baik, guna
menciptakan dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Blora.
Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai sarana berdiskusi, bertukar wawasan, dan menemukan solusi atas setiap kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PKBM dan akuntabilitas BOSP Kesetaraan. (Endah/IST)


0 Comments
Post a Comment