INFOKU, BLORA - Nasib ratusan lulusan program PPG Prajab yang digaungkan Kemendikbudristek era merdeka belajar, di Kabupaten Blora menggantung.
Ratusan lulusan program tersebut pun kecewa dan merasa menjadi korban
regulasi.
Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto buka suara terkait hal tersebut.
Siswanto menyebut Dinas Pendidikan dan BKPSDM Blora harus berperan aktif dalam pendataan kebutuhan pegawai tenaga pendidikan.
Baca juga : Terkait MBG, DPRD Blora Desak Dinas Pendidikan Tarik Perjanjian SPPG
“Pendidik lulusan PPG Prajab, itu kan
sudah menjalani pendidikan dengan anggaran negara.
Karena PPG Prajab menjadi program unggulan pemerintah pusat
melalui Kemendikbudristek kala itu,” ujar Siswanto.
Menurutnya, adanya anggaran negara yang digelontorkan untuk pendidikan
itu, dia berharap tidak ada pembiaran, serta sudah sewajarnya Pemerintah
Kabupaten hadir untuk melanjutkan hasil dari program tersebut.
“Jangan sampai anggaran yang sudah dikeluarkan sia-sia, negara sudah
mencetak SDM pendidik yang bagus," ujarnya.
Lebih lanjut, Siswanto juga mengingatkan bahwa pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2025-2030, juga memuat peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca juga : Anggota DPRD Supriedi Semprot Korwil SPPG Blora
Untuk kedepannya, Siswanto meminta Dinas Pendidikan bersama
BKPSDM Blora untuk membuat data kebutuhan hingga ketersediaan pendidik yang
bersertifikat.
“Dalam misi pembangunan Pemkab Blora itu
ada 6 poin, salah satunya itu meningkatkan SDM masyarakat. Kehadiran lulusan
PPG Prajab dari putra-putri daerah bisa membuahkan hasil untuk tujuan
tersebut," jelas Siswanto.
Ketua perkumpulan guru PPG Prajab
Blora, Rahmat Erika Arta Nugraha mengungkapkan, terdapat 310 tenaga pendidik
lulusan PPG Prajab asli Kabupaten Blora, yang belum mendapatkan tempat
mengajar.
“Saya dan teman-teman yang lainnya hingga saat ini belum ada yang
mengajar di sekolah. Baik negeri maupun swasta,” ujarnya.
Rahmat menilai, pemerintah daerah alpha dalam merespon program pemerintah
pusat.
Sehingga mengakibatkan ratusan lulusan PPG Prajab di Kabupaten Blora
tidak terserap sama sekali.
“Kalau benar Pemerintah Blora hadir, sudah seharusnya ada tindakan
jelas. Hingga saat ini belum ada tindakan, bahkan kita pernah audiensi tanpa
mendapatkan jawaban,” katanya.
Selanjutnya, menurut Rahmat, audiensi itu menjadi jawaban jelas bahwa
misi pembangunan Blora 2025-2030 untuk meningkatkan SDM Blora bukan melalui
pendidikan.
“Kita sudah audiensi dan bertemu pimpinan DPRD Blora, hasil audiensi
tidak menemukan jawaban, baik dari Disdik maupun BKPSDM,’’ ujarnya.
Baca juga : Ternyata Bila Hilangkan Piring Makan MBG, Wajib Ganti Rp 80.000 per Buah
Dia bersama ratusan rekan-rekan senasib berharap, ada langkah konkret
dari Pemkab Blora untuk memperjuangkan nasibnya, yang mana sebelumnya telah
mengorbankan waktu untuk mengikuti program pemerintah pusat.
“Program PPG Prajab itu ada perjanjian untuk siap bekerja menjadi guru setelah lulus. Atas janji itu, semua teman-teman tidak bisa mengambil langkah lebih jauh,’’ tegas Rahmat. (Endah/IST)
0 Comments
Post a Comment