INFOKU, BLORA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026, di ruang pertemuan setempat, pada kamis, (18/09/2025).
Pemerintah
Kabupaten Blora menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD.
Pada kesempatan
itu, Bupati Blora Arief Rohman berharap dana transfer daerah dari pemerintah
pusat tidak mengalami pengurangan.
Dalam rancangan RAPBD Blora 2026 tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,18 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp2,16 triliun.
Baca juga : Blak-blakan dengan Kades Gandu “Bantah Beri Restu Pengeboran Sumur Minyak Ilegal”
“Kita juga berdoa
dana transfer daerah tidak ada pemotongan. Ini teman-teman Asosiasi DPRD
Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) berjuang juga, Pak Siswanto ketua umum
ADKASI terima kasih,'' ujar Bupati Arief Rohman di sela-sela sambutan
penyampaian
Rancangan Peraturan
Daerah (Ranperda) APBD Blora 2026 di rapat paripurna DPRD.
Bupati Blora Arief
Rohman menjelaskan bahwa RAPBD 2026 disusun dengan mengutamakan prinsip efisiensi
dan kepentingan masyarakat.
“Rencana pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp2.187.952.957.000, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2.163.952.957.000. Dari struktur tersebut, RAPBD 2026 mengalami surplus Rp24 miliar,” ujarnya dalam sambutan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Blora 2026 di rapat paripurna DPRD.
Baca juga : Mantap .... Blora Tuan Rumah Pameran Produk Inovasi Jawa Tengah 2025
Pendapatan daerah
direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp527,68 miliar dan
pendapatan transfer Rp1,66 triliun.
Sementara itu,
belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi Rp1,55 triliun, belanja modal
Rp148,68 miliar, belanja tidak terduga Rp33,44 miliar, dan belanja transfer
Rp430,92 miliar.
Bupati Arief juga
menyampaikan bahwa RAPBD 2026 mendukung tema pembangunan daerah sesuai
RPJMD 2025–2029, yakni
“Pemantapan
Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan”. Tema ini akan dijabarkan ke
dalam lima prioritas pembangunan, di antaranya pemantapan daya saing ekonomi
berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas SDM, hingga penyediaan sarana
prasarana dasar masyarakat.
“Dengan kerja sama
yang baik antara eksekutif dan legislatif, kami yakin RAPBD ini bisa segera
dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah, sehingga roda pemerintahan dan
pembangunan berjalan sebagaimana mestinya,” kata Arief.
Dari sisi pembiayaan, RAPBD 2026 menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp41 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp65 miliar, terdiri dari penyertaan modal Rp5 miliar serta pembayaran cicilan pokok utang Rp60 miliar. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun berjalan ditetapkan Rp0.
Bupati berharap RAPBD 2026 segera disetujui DPRD agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (Endah)
0 Comments
Post a Comment