Ketua Apdesi Akui Data Bansos Belum Sinkron, Muncul Gesekan Masyarakat

INFOKU, BLORA – Tak bisa dipungkiri banyaknya bantuan sosial (bansos) yang sampai di desa menjadi masalah perlu diurai.

Sebab, kesesuaian data penerima seringkali berbeda, sehingga timbul gesekan saat penyaluran di masyarakat.

Selain itu, kepala desa (Kades) berharap ada sinkronisasi data desa dengan data dimiliki kementerian.

ilustrasi

“Seperti Kementerian Desa sebelumnya ada pendataan SDGs desa, data sebelumnya direkap hingga saat ini informasinya belum disinkronkan dengan DTKS (data terpadu kesejahteraan social) dari Kementerian Sosial. Kami berharap semestinya ada sinkronisasi,” kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Agung Heri Susanto.

Penyaluran bansos berujung kegaduhan, menurut Agung, beberapa temuan seperti terjadi iri jika masyarakat tidak menerima bantuan.

Baca juga : Terbukti Palsukan Surat Seleksi Perades, Dua Kades Divonis 5 bulan Penjara

Ia mencontohkan BLT DD (bantuan langsung tunai dana desa) diperuntukkan bagi warga terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan dari Kemensos seperti BPNT (bantuan pangan nontunai) dan PKH (program keluarga harapan).

“Semua merasa terdampak Covid, yang terjadi iri di masyarakat karena saling merasa terdampak. Saya terdampak kok tidak dapat,” jelasnya menirukan keluhan warga.

Menurutnya, hal itu bisa menjadi pertimbangan Kades mengambil kebijakan pemerataan bantuan BLT DD.

Baca juga : Kepala Dinsos : Pelakunya Pemotongan BLT, Istri Salah Satu Kadus (kepala dusun)

Baca juga : Aksi Demo Emak-Emak di Todanan Blora Minta Tutup Tempat Karaoke

Karena yang tercatat sebagai KPM BLT DD terbatas. Sedangkan, semua merasa terdampak Covid-19.

Terkait pendataan penerima BLT DD, pemdes bersama BPD menentukan kriteria dengan musyawarah desa (musdes).

Kades Sidorejo Kecamatan Kedungtuban berharap ketika ada pendataan kemiskinan baik Badan Pusat Statistik (BPS) agar berkoordinasi dengan desa. (Endah/IST)