Singkirkan
Kepentingan Politik Wujudkan Blora Berubah
INFOKU, BLORA- Jelang berakhir tahun ke-3
Pemerintahan Bupati Djoko Nugroho dan Wakil Bupati H Abu Nafi, yang tepatnya
tanggal 11 Agustus 2013 mendatang Nampak belum ada perubahan yang berarti di
Blora.
Hal itu diungkapkan Ateng Sutarno
Ketua LSM Wong Cilik Blora saat ditemui Infoku di sekretariatnya Kelurahan Tambahrejo Kecamatan kota Blora.
“Mengapa hal itu terjadi,” Katanya
Menurut Ateng, tidak adanya hubungan
yang sejalan antara eksekutif dan Legislatif di Blora.
Seperti Penetapan APBD sejak awal
Pemerintahan Bupati Djoko Nugroho selalu tertunda penetapanya. Disamping adanya
penundaan DAU karena terlambat Penetapan APBD, juga berakibat yang lain.
Seperti berdampak atas pelaksanaan
proyek pembangunan yang seharusnya bisa terselesaikan pada tahun anggaran itu.
“Akibatnya rakyat tidak bisa
merasakan dampak yang nyata terhadap pembangunan yang seharusnya dia rasakan
ditahun itu,” jelasnya.
Disisi lain lanjut Ateng dari
beberapa proyek yang tertunda maka menimbulkan Silpa anggaran karena tidak
teralokasi.
Ateng enggan menyebut siapa yang
salah terhadap molornya peenetapan APBD Setiap tahunnya namun dia menyebut
kentalnya kepentingan politik antara Bupati dan DPRD.
Untuk itu dia berharap agar Bupati
dan DPRD berjalan bersama dengan menyingkirkan kepentingan politik guna
mewujudkan perubahan Blora demi kesejahteraan rakyatnya.
Terkait DAU (Dana Alokasi Umum),
Ateng juga memberi solusi agar seluruh jajaran Eksekutif maupun Legislatif
berusaha bisa menarik anggaran pusat agar dapat langsung teralokasi di Blora.
“Mengandalkan DAU saja Tidak Cukup,
walau didukung juga dari DAK pada APBD bila dibandingkan dengan keadaan
infrastruktur Blora saat ini, maka seyogjakan mencari anlternatif menarik dana
pusat ke Blora, misalnya Dana Aspirasi anggota DPR Pusat,” ungkap Ateng.
Setahu Ateng ada beberapa anggota
Dewan yang punya akses ke pusat berusaha untuk mearik anggaran ke Blora.
“Walau tidak berwujud uang tunai
namun yang bermanfaat untuk rakyat Blora, diantaranya Pompa Air pertanian,
traktor pertanian dan sarana pendukung pertanian yang lain yang jumlahnya
ratusan. Seperti yang didatangkan Djoko Mugiyanto dan Seno Margo dan lainya
adalah salah satu wujud Anggaran Pusat yang didapat diluar DAU dan DAK,” tandas
Ateng.
Sedang wujud nyata Bupati Djoko
Nugroho dan Ketua DPRD HM Kusnanto, untuk menarik Anggaran Pusat diluar DAU dan
DAK yakni keduanya sepakat memperjuangkan DBH Minyak Bumi yang lebih besar.(Agung)
Bupati Blora Djoko
Nugroho
Berusaha
Cari Anggaran Lain Untuk Sejahterakan Rakyat Blora
INFOKU, BLORA Berbagai Upaya terus dilakukan
Bupati Blora Djoko Nugroho dan H Abu Nafi
untuk memperbesar PAD Blora Guna mensejahterakan rakyatnya.
Walau kadang kala gagal untuk
mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan rakyatnya, Seperti Proyek Multi
years yang terlaksana, namun Dia terus menggali anggaran dari berbagai sumber
yang lain.
Seperti dengan
dibukanya kran pengusahaan sumur tua bagi BUMD dan KUD, Pemkab Blora pun
merespon dengan antusias.
Apalagi jumlah sumur
tua di Blora diperkirakan mencapai ratusan bahkan ribuan.
Diharapkan dari pengelolaan sumur
peninggalan Belanda tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) Blora bisa bertambah
dan terpenting lagi kesejahteraan masyarakat bakal meningkat.
Untuk itulah Bupati
Blora ke 27 ini selalu berusaha mendapatkan seluruh kekayaan alam yang ada di
Blora yang dikelola pihak ketiga, untuk diambil alih Pemkab Blora.
Seperti 132 Sumur
Minyak Tua yang dikelola Koperasi Karyawan Pertamina Patra Karya (Kokapraya)
menjadi Prioritasnya. (Agung)
HM Kusnanto (Ketua
DPRD Blora)
Dana
Pembangunan Untuk Rakyat Selalu Meningkat
INFOKU, BLORA- Disamping nyatakan dukungannya pada
Bupati Blora terkait programnya dalam pembangunan di kabupaten Blora, Kusnanto
juga berjanji akan segera mungkin membahas RAPBD.
Tak tanggung-tanggung Wujud dukungan
para unsur pimpinan DPRD Blora ini terhadap dana yang akan digunakan dalam
pembangunan infra struktur jalan.
“Berawal tahun 2011 lalu, kita anggarkan sekitar Rp. 70 Milyar dana
yang akan kami setujui untuk pembangunan infra struktur jalan di Blora dan
tahun selanjutnya sampai tahun 2013 ini kami selalu tingkatkan,” katanya
Kebijakan ini diambil setelah bupati
mengajukan dana terbesar untuk infrasruktur jalan, dan berdasarkan pantauan
langsung dilapangan oleh para Anggota DPRD Blora.
“Fakta dilapangan memang perbaikan infrastruktur
jalan diseluruh wilayah Blora sangatlah mendesak, sebagian besar jalan rusak
berat. Maka kami sebagai wakil rakyat mendukung program bupati itu,” tegas
Kusnanto. (Agung)
Lebih lengkap baca model Tabloid
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru
Gambar klik kanan pilih open New Tab atau Buka tautan Baru
