Sebanyak 2.214 Rumah di Blora Tidak Punya Fasilitas BAB

 

INFOKU, BLORA – Rencananya seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) disinkronkan dengan penanganan kemiskinan daerah.

Tahun ini dilakukan pendataan, sehingga tahun depan intervensi melalui program diwajibkan sesuai dengan tupoksi OPD.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Mahbub Djunaidi menjelaskan, penanganan kemiskianan masih menjadi perhatian daerah.

Tahun ini ada pendampingan setiap OPD memetakan potensi di desa-desa untuk mengurangi angka kemiskinan.

“Dari pendampingan OPD, kami petakan potensi desanya,” jelasnya.

Data sudah terkumpul, menurut Mahbub, akan dilakukan intervensi melalui program dicanangkan setiap OPD pada APBD 2023 mendatang. Tentu sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Baca juga : Rapor Merah Puskesmas Randublatung dan Doplang

“Ada intervensi dari OPD. Kalau potensinya dipetakan akan disinkronkan dengan OPD terkait,” tuturnya.

Menurut dia, hasil desk satu OPD satu desa dampingan di 48 desa lokus kemiskinan, per Desember lalu diperoleh data menjadi perhatian. Yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Data tersebut meliputi rumah tidak layak huni (RTLH) prioritas 1 sebanyak 3.703 bangunan.

Sebanyak 2.214 rumah tidak memiliki fasilitas buang air besar (BAB) atau jamban.

Baca juga : Lho PAD Kabupaten Blora Bergantung pada Banyaknya Orang Sakit

Sumber air minum tidak terlindungi sebanyak 1.016. Juga, 910 sumber penerangan utama bukan listrik.  Lalu kesehatan, untuk penyakit kronis sebanyak 1.425 dan disabilitas 583.

Berlanjut pendidikan, untuk anak tidak bersekolah pada usia sekolah diketahui 617 orang. (Endah/IST)