Waduh .... DBH Migas Blora Terpangkas 53 Persen pada Tahun Depan

INFOKU – Kabar terbaru terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) untuk Blora terpangkas lebih dari 50 persen. 

Bupati Blora saat di Kemenkeu (foto : IST  )

Yakni dari Rp 130 miliar menjadi 60 miliar.

Bupati Arief Rohman pun mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu lalu.

Kedatangan Arief Rohman ke Kemenkeu itu bareng Bupati Bojonegoro Setyo Wahono.

Menurut Arief Rohman Blora dan Bojonegoro adalah wilayah penghasil migas.

Baca juga : Hibah Aset Kemenkeu Untuk Perluasan Puskesmas Blora Diajukan oleh Bupati

Dia berharap mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Untuk antisipasi ini maka di tahun depan Pemkab Blora akan mengencangkan ikat pinggang.

Cara yang ditempuh yakni mencoret program yang bukan prioritas. 

“Upaya ke depan efisiensi belanja (untuk program) yang gak penting. Akan kami coret pada APBD 2026,” tambahnya.

DBH Migas untuk Blora telah diproyeksikan yakni, Rp 130 miliar.

Namun belakangan mengalami perubahan. Tiba-tiba Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas menjadi Rp 60 miliar. Turun sekitar 53 persen.

“Ternyata pengurangan dana dari pusat kena semua. Termasuk DBH. Ini kami sedang di Kemenkeu tanya soal itu,” tuturnya pada pers.

Baca juga : Relokasi Warga Terdampak Bendungan Karangnongko Di Upayakan pada Lahan KHDTK

Pengurangan DBH itu akan sangat berdampak. Sebab menjadi salah satu sumber pendapatan yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Untuk itu pihaknya memakai cara lain untuk terus membangun infrastruktur.

“Alhamdulilah kita dapat pembangunan jalan lewat skema inpres (instruksi presiden). Tahun ini dapat Rp 97 miliar. Namun dua tahun, jadi dibangun secara multiyears,” tambahnya. Sementara

Ketua DPRD Kabupaten Blora Mustopa menyarankan agar Pemkab Blora serius melakukan penghematan belanja.

Hal itu salah satu jalan yang bisa ditempuh agar tetap ada pembangunan infrastruktur.

“Kami sarankan agar TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) membahas hal ini,” ujarnya.

Pihaknya akan serius agar penghematan anggaran untuk belanja tak penting dihapuskan.

Akan dia sampaikan dalam pembahasan APBD 2026.

Baca juga : Insentif Rp 100 Ribu Per Hari bagi Guru Penanggung Jawab MBG di Blora Diprioritaskan Honorer dan Guru Bantu

“Kami akan tekankan itu dalam pembahasan saat paripurna,” pungkasnya. (Endah/IST)